Tentang Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah perundingan antara Republik Indonesia dan Belanda yang berlangsung di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Perundingan ini menjadi momen penting dalam sejarah Indonesia karena menghasilkan pengakuan kedaulatan oleh Belanda, yang secara resmi menandai berakhirnya masa penjajahan. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang latar belakang, proses, hasil, dan dampaknya:

Latar Belakang Konferensi Meja Bundar

1. Agresi Militer Belanda:

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda melancarkan dua agresi militer (1947 dan 1948) untuk merebut kembali Indonesia.

Kedua agresi tersebut menuai kecaman internasional, khususnya dari PBB dan Amerika Serikat, yang mendesak penyelesaian konflik melalui diplomasi.

2. Perjanjian Linggarjati dan Renville:

Upaya diplomasi sebelumnya seperti Perjanjian Linggarjati (1946) dan Perjanjian Renville (1948) tidak membuahkan hasil yang memuaskan, dan konflik bersenjata terus berlangsung.

3. Tekanan Internasional:

Kecaman global terhadap tindakan Belanda semakin kuat, terutama setelah Belanda menyerang Yogyakarta pada Agresi Militer II (1948).

Amerika Serikat mengancam akan menghentikan bantuan ekonomi kepada Belanda jika tidak segera menyelesaikan konflik secara damai.

4. Konferensi Inter-Indonesia:

Sebelum KMB, Republik Indonesia mengadakan Konferensi Inter-Indonesia pada Juli 1949, untuk membangun kesepahaman dengan wilayah-wilayah lain yang dikuasai Belanda mengenai konsep Republik Indonesia Serikat (RIS).

Proses Konferensi Meja Bundar

1. Lokasi dan Waktu:

KMB berlangsung di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.

2. Peserta:

Republik Indonesia: Dipimpin oleh Mohammad Hatta.

Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO): Delegasi dari negara-negara federal bentukan Belanda, dipimpin oleh Sultan Hamid II.

Belanda: Dipimpin oleh Willem Drees dan Dirk Stikker.

Komisi PBB untuk Indonesia (UNCI): Berperan sebagai mediator.

3. Agenda Perundingan:

Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).

Penyelesaian masalah utang dan aset Hindia Belanda.

Status Papua Barat.

Hasil Konferensi Meja Bundar

Perundingan KMB menghasilkan beberapa kesepakatan penting, yaitu:

1. Pengakuan Kedaulatan:

Belanda setuju menyerahkan kedaulatan atas seluruh wilayah Indonesia (kecuali Papua Barat) kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).

Penyerahan kedaulatan dilakukan pada 27 Desember 1949.

2. Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS):

Indonesia akan berbentuk negara federal dengan Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagian.

RIS akan terdiri dari 16 negara bagian, termasuk negara-negara federal bentukan Belanda seperti Negara Sumatra Timur dan Negara Pasundan.

3. Uni Indonesia-Belanda:

RIS akan menjadi bagian dari Uni Indonesia-Belanda, dengan Ratu Belanda sebagai kepala simbolisnya.

4. Masalah Utang:

Indonesia setuju menanggung utang Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden (kecuali utang perang).

5. Status Papua Barat:

Status Papua Barat ditunda pembahasannya selama satu tahun, yang kemudian menjadi sumber konflik baru antara Indonesia dan Belanda.

Dampak Konferensi Meja Bundar

1. Bagi Indonesia:

Pengakuan Kedaulatan: Indonesia secara resmi diakui sebagai negara merdeka oleh Belanda dan dunia internasional.

Masalah Federalisme: Bentuk negara federal (RIS) yang disepakati menimbulkan perpecahan, karena banyak pihak menganggapnya sebagai strategi Belanda untuk melemahkan Indonesia.

Pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.

2. Bagi Belanda:

Kehilangan Koloni: Penyerahan kedaulatan menandai berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia.

Namun, Belanda tetap berusaha mempertahankan pengaruhnya, terutama melalui Uni Indonesia-Belanda dan Papua Barat.

3. Bagi Dunia Internasional:

KMB menjadi contoh penyelesaian konflik kolonial melalui jalur diplomasi.

Amerika Serikat dan PBB memainkan peran penting dalam mendorong penyelesaian konflik ini.

Kesimpulan

Konferensi Meja Bundar adalah tonggak sejarah penting yang menandai pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Meskipun menghasilkan beberapa kesepakatan yang kontroversial, seperti bentuk negara federal dan masalah utang, KMB membuka jalan bagi Indonesia untuk membangun kedaulatannya sebagai negara merdeka. Perjuangan untuk menyatukan seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua Barat, terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.